News Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat tata kelola pelayanan publik dengan mendorong peningkatan kompetensi aparatur, khususnya para operator sistem pengaduan masyarakat. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional — Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N) Lapor resmi digelar di Aula Panua, Kantor Bupati Pohuwato, Jumat (10/10/2025).
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, Zakiya Baserewan, menegaskan pentingnya peran operator dalam menjaga efektivitas jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, operator merupakan garda terdepan dalam menerima, memilah, serta menindaklanjuti aduan warga yang masuk ke sistem SP4N Lapor.
“Kali ini kami fokuskan peserta pada para operator, karena merekalah yang langsung mengelola semua pengaduan masyarakat dari berbagai kanal. Melalui kegiatan ini, para operator bisa memperbarui kemampuan teknisnya, mulai dari proses penginputan, verifikasi aduan, hingga pemulihan akun pengguna yang lupa password,” jelas Zakiya dalam sambutannya.
Selain sebagai ajang peningkatan kapasitas, Bimtek ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam menangani laporan masyarakat. Kegiatan tersebut menyoroti pentingnya respons cepat, koordinasi lintas OPD, dan transparansi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dengan sertifikat resmi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sertifikat ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan kompetensi ASN serta mendorong semangat kerja lebih profesional di lapangan.
Dalam sesi materi, Penyuluh Antikorupsi Pertama Inspektorat Provinsi Gorontalo, Hasanuddin Podungge, memberikan pemaparan mengenai pentingnya evaluasi pelaksanaan SP4N Lapor dalam mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ia menekankan bahwa pengaduan masyarakat merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja dan integritas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Fried Dewi H. Ahmad, membahas bagaimana pengelolaan SP4N Lapor berperan strategis dalam mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat daerah. Menurutnya, semakin baik respons pemerintah terhadap aduan masyarakat, semakin tinggi pula nilai akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Peserta bimtek juga mendapat pelatihan teknis langsung dari Alfred Suleman, yang membimbing operator dalam proses tindak lanjut aduan melalui platform SP4N Lapor. Salah satu fokus utama adalah penginputan form manual, khususnya aduan yang berasal dari kanal non-formal seperti media sosial, pesan singkat, atau kanal tatap muka. Aduan-aduan ini kemudian diverifikasi dan diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
Dengan terselenggaranya bimtek ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat memperkuat budaya responsif terhadap keluhan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Program SP4N Lapor sendiri menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi nasional yang diarahkan untuk membangun pemerintahan yang lebih melayani, adaptif, dan dekat dengan rakyat.
