Majalah Jakarta Barat – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) resmi menandatangani nota kesepakatan sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perkuat Sinergi Pengawasan Internal
Melalui nota kesepakatan tersebut, Pemprov DKI dan BPKP sepakat memperkuat sinergi pengawasan internal, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan program dan kegiatan strategis.
Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional. Nota kesepakatan dengan BPKP diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong penerapan prinsip good governance di seluruh perangkat daerah.
Dengan tata kelola yang baik, pelayanan publik diharapkan semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca juga: Pemprov DKI Gelar Korve Setiap Selasa dan Jumat Ikuti SE Kemendagri
Fokus Pencegahan Penyimpangan dan Korupsi
Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah upaya pencegahan penyimpangan dan praktik korupsi. Melalui pendampingan, asistensi, serta pengawasan yang lebih terintegrasi, BPKP akan berperan aktif mendukung Pemprov DKI dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan, karena mampu menutup celah kesalahan sejak tahap perencanaan.
Tingkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
Selain pengawasan, nota kesepakatan ini juga mencakup upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Pemprov DKI. BPKP akan memberikan pendampingan teknis, bimbingan, serta penguatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan manajemen risiko.
Peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci agar sistem pengawasan dan tata kelola dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dukung Program Pembangunan Strategis DKI
Kerja sama antara Pemprov DKI dan BPKP juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di Jakarta. Dengan pengawasan yang kuat, diharapkan setiap program dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan yang baik diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota.
Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Nota kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemprov DKI berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BPKP akan berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Komitmen Bersama Wujudkan Pemerintahan Bersih
Pemprov DKI dan BPKP menegaskan bahwa nota kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Melalui kerja sama yang berkelanjutan, kedua pihak optimistis kualitas tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta akan semakin meningkat dan berdampak positif bagi pelayanan publik.
Harapan Tingkatkan Kepercayaan Publik
Dengan pengawasan yang semakin kuat dan tata kelola yang semakin baik, Pemprov DKI berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat. Kepercayaan publik dinilai sebagai modal utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Nota kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan berintegritas.
