Majalah Jakarta Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan agar bantuan sosial (bansos) dicabut bagi keluarga yang terbukti terlibat atau membiarkan anggota keluarganya terlibat dalam aksi tawuran. Usulan ini muncul sebagai bentuk langkah tegas untuk menekan maraknya tawuran yang kembali meresahkan masyarakat di sejumlah wilayah Ibu Kota.
Anggota DPRD DKI menilai pendekatan represif semata tidak cukup, sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan efek jera sekaligus mendorong tanggung jawab keluarga dalam mencegah perilaku menyimpang anak dan remaja.
Tawuran Kian Meresahkan Warga
Dalam beberapa waktu terakhir, aksi tawuran kembali marak terjadi di Jakarta, terutama melibatkan kelompok remaja dan pelajar. Bentrokan antarwarga maupun antarkelompok tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas umum, tetapi juga memakan korban luka hingga meninggal dunia.
Fenomena ini dinilai sebagai persoalan sosial yang kompleks, melibatkan faktor lingkungan, pendidikan, pengawasan keluarga, hingga pengaruh pergaulan bebas.
“Tawuran bukan lagi sekadar kenakalan remaja, tetapi sudah mengancam keselamatan publik,” ujar salah satu anggota DPRD DKI dalam rapat pembahasan isu ketertiban umum.
Usulan Pencabutan Bansos sebagai Efek Jera
DPRD DKI mengusulkan pencabutan bansos, seperti bantuan pangan maupun bantuan sosial lainnya, bagi keluarga yang anggota keluarganya terbukti terlibat tawuran. Menurut legislatif, bansos seharusnya menjadi stimulus kesejahteraan, bukan justru dinikmati tanpa disertai tanggung jawab sosial.
“Keluarga harus ikut bertanggung jawab dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Jika terbukti lalai, maka ada konsekuensi,” tegas anggota dewan.
Namun demikian, DPRD menekankan bahwa pencabutan bansos harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan berbasis data, agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Baca juga: Kampung Kebon Melati, Permukiman Lama yang Terkepung Gedung Pusat Jakarta
Dorong Peran Keluarga dan Lingkungan
Usulan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan tawuran. DPRD menilai pengawasan orang tua masih menjadi faktor krusial dalam membentuk perilaku anak dan remaja.
Selain keluarga, peran lingkungan masyarakat, RT/RW, sekolah, dan tokoh masyarakat juga dianggap penting untuk menciptakan ekosistem sosial yang kondusif dan aman.
“Kita ingin semua pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama,” kata legislator lainnya.
Respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam sebelum mengambil kebijakan. Pemprov menilai upaya penanganan tawuran harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan.
Pemprov juga menegaskan bahwa bansos pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga kebijakan pencabutan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan dampak sosial baru.
“Kami akan mempelajari usulan DPRD dan memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada keadilan sosial,” ujar perwakilan Pemprov DKI.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Usulan pencabutan bansos ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warga mendukung langkah tegas tersebut karena dinilai dapat memberikan efek jera dan menekan angka tawuran.
Namun, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan anggota keluarga lain yang tidak terlibat tawuran, terutama anak-anak dan lansia yang bergantung pada bantuan sosial.
“Yang salah pelaku tawuran, tapi yang terkena dampak seluruh keluarga,” ujar seorang pemerhati sosial.
Perlu Pendekatan Komprehensif
Sejumlah pengamat menilai bahwa penanganan tawuran tidak cukup hanya dengan sanksi sosial dan hukum, tetapi juga perlu dibarengi dengan pendekatan preventif seperti pembinaan remaja, penyediaan ruang ekspresi positif, peningkatan kualitas pendidikan, serta pendampingan keluarga berisiko.
DPRD DKI pun menyatakan bahwa usulan pencabutan bansos bukan satu-satunya solusi, melainkan bagian dari strategi besar penanggulangan tawuran di Jakarta.
Harapan Tekan Angka Tawuran
Dengan adanya wacana kebijakan ini, DPRD DKI berharap angka tawuran dapat ditekan secara signifikan dan masyarakat Jakarta dapat kembali merasakan rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.
“Tawuran harus dihentikan. Masa depan generasi muda Jakarta terlalu berharga untuk dikorbankan,” tutup pernyataan DPRD DKI.
