News Gorontalo – Kasus video viral anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, terus bergulir. Dalam video tersebut, Wahyudin terlihat dalam keadaan mabuk sambil melontarkan ucapan kontroversial bahwa dirinya akan “merampok uang negara.” Perilaku itu menuai kecaman publik dan dinilai mencederai marwah lembaga legislatif.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo pun bergerak cepat menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan.
Teman Wanita Jadi Saksi Kunci
Ketua BK DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, menyampaikan bahwa pihaknya juga akan memanggil teman wanita berinisial D, yang turut terekam dalam video viral tersebut. Berdasarkan keterangan awal Wahyudin, ia tidak menyadari bahwa saat itu dirinya direkam oleh temannya tersebut.
“D adalah pihak yang merekam sekaligus berada di lokasi saat kejadian. Tentu keterangan darinya sangat penting untuk memperkuat hasil pemeriksaan,” ungkap Fikram.
Baca Juga : Wanita Sebar Video Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin karena Minta Dinikahi
Pemanggilan wanita tersebut dilakukan untuk memastikan kronologi dan kebenaran pernyataan yang dilontarkan Wahyudin, sekaligus menghindari adanya manipulasi informasi.
Proses Etik Sedang Berjalan
BK DPRD menegaskan proses etik terhadap Wahyudin Moridu akan berjalan sesuai mekanisme. Pihaknya akan mendengarkan semua keterangan, baik dari Wahyudin sendiri, saksi-saksi, maupun pihak terkait, sebelum memberikan rekomendasi sanksi.
“Kami tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Harus ada keadilan dan keseimbangan informasi. Tapi yang pasti, lembaga ini harus tetap menjaga kehormatan DPRD,” jelas Fikram.
Desakan Publik
Publik di Gorontalo, termasuk sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis, mendesak agar DPRD memberi sanksi tegas bila terbukti Wahyudin melanggar kode etik. Pasalnya, ucapan terkait “merampok uang negara” dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat, apalagi dalam kondisi mabuk.
Sebagian masyarakat juga menilai bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi DPRD untuk memperketat pengawasan perilaku anggotanya, baik di dalam maupun di luar forum resmi.
Menjaga Kepercayaan Publik
Kasus Wahyudin Moridu menjadi ujian bagi DPRD Gorontalo dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. BK DPRD berkomitmen menangani masalah ini secara transparan, agar tidak ada kesan menutup-nutupi.
Hasil pemeriksaan nantinya akan diumumkan secara terbuka, termasuk kemungkinan rekomendasi sanksi yang bisa berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan sebagai anggota DPRD.
