News Gorontalo – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi perhatian serius Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Ia menilai, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya para sopir angkutan umum dan kendaraan logistik yang sangat bergantung pada pasokan solar bersubsidi.
Instruksi Tegas untuk Pertamina
Melalui juru bicaranya, Dr. Alvian Mato, Gubernur menegaskan agar Pertamina segera memperbaiki mekanisme distribusi solar di wilayah Gorontalo. Menurutnya, distribusi yang tidak merata dan sistem pengawasan yang lemah membuat antrean panjang sulit dihindari. “Pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terus-menerus dirugikan karena harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar,” ujar Alvian menyampaikan pesan Gubernur.
Tindak Lanjut Pertemuan dengan BPH Migas
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Gusnar dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) pada 29 Agustus 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Gusnar menekankan perlunya perbaikan distribusi bahan bakar di daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran. Ia juga meminta agar kuota penyaluran solar bersubsidi bisa diawasi ketat sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Baca Juga : Unbita Gorontalo Gelar FGD, Perkuat Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Kolaborasi Pentahelix
Dampak Ekonomi dan Sosial
Antrean panjang di SPBU tidak hanya mengganggu aktivitas transportasi, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah. Biaya operasional angkutan naik, distribusi barang terhambat, hingga memicu potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Para sopir angkutan umum pun sering mengeluhkan waktu kerja yang terbuang hanya untuk menunggu giliran di SPBU.
Dorongan untuk Solusi Jangka Panjang
Gubernur Gusnar berharap Pertamina tidak hanya mengambil langkah sementara, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang, seperti penerapan sistem digitalisasi distribusi BBM, penambahan SPBU khusus solar, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Komitmen Pemprov Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan siap mendukung langkah-langkah Pertamina dan BPH Migas demi kelancaran penyaluran solar. Gusnar juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi serta melaporkan bila menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi. “Kami ingin memastikan keadilan dalam akses energi. Solar bersubsidi harus tepat sasaran dan benar-benar dinikmati mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Dengan perhatian serius dari pemerintah daerah, masyarakat Gorontalo berharap persoalan antrean solar bisa segera teratasi, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga kembali normal.
